Menegakkan kepemimpinan Islam: Antara Turki dan Mesir

Beberapa hari yang lalu, saya membaca berita bahwa koalisi beberapa faksi di Mesir dipimpin Ikhwanul Muslimin mengancam pemboikotan pemilu atas pasal karet dalam rancangan UU pemilu Mesir. Hari ini saya baca kembali di berita bahwa militer Mesir menyetujui revisi itu. Jauh sebelumnya, ada yang menyampaikan bahwa militer Mesir akan terus mengundur pelaksanaan pemilu Mesir demi memberikan waktu bagi kalangan yang mereka kehendaki menjadi penguasa mesir mematangkan gerakan politiknya. Alasannya adalah karena pihak yang paling siap mengikuti pemilu saat ini adalah Ikhwanul Muslimin Mesir yang tidak mereka kehendaki berkuasa.

Saya jadi ingat dengan apa yang saya pelajari dari konsep milik Hizbut Tahrir mengenai pengambilalihan kekuasaan. Revolusi adalah salah satu tahapan istislamul hukmi ala HT (Saya yakin bahwa orang HT sendiri akan membantah hal ini, namun demikianlah adanya sebagaimana yang saya simpulkan dari membaca tulisan-tulisan Taqiyuddin Nabhani). Saat terjadi revolusi, ahlul quwwah, atau kalangan yang punya kekuatanlah yang menentukan kedepannya, dalam hal ini militer. Sama juga yang dulu terjadi di Indonesia di tahun 1998. Tapi mohon maaf, bukannya saya ingin mengatakan bahwa metode HT itu visible untuk menegakkan kepemimpinan Islam, tapi bahwa memang ada satu sisi dari analisis Ust. Taqiyuddin Nabhani yang sesuai kenyataan, yaitu tentang apa yang terjadi tatkala revolusi meletus. Revolusi sendiri sebagai jalan menegakkan kekuasaan Islam tentu tidak saya sepakati, karena jalan panjang menuju revolusi itu penuh dengan penderitaan bagi rakyat. Belum lagi tentang berdakwah ke ahlul quwwah, yang nampaknya masih menjadi 'pekerjaan rumah' buat HT untuk membuktikan konsepnya itu. Kegagalan HT Yordania melakukan revolusi di masa lalu merupakan salah satu bukti adanya kelemahan mendasar pada metoda HT, padahal diklaim bahwa tidak ada satu rumah di sana melainkan ada satu kader HT.

Ceritanya lain dengan apa yang terjadi di Turki. Erdogan sebagai perdana menteri Turki agaknya menjadi pusat perhatian dunia dan masyarakat Islam saat ini dengan keberaniannya berhadap-hadapan dengan Israel. Ini mungkin salah satu momentum bagi Partai Keadilan dan Persatuan Turki dalam mengembalikan Islam dalam kekuasaan di Turki, semenjak dihapuskannya Khilafah Islam Turki Ottoman tahun 1924 yang lalu. Sebelumnya, pemerintahan Erdogan dan AKP telah berhasil mengembalikan syiar Islam ke kehidupan publik di Turki semenjak mereka berkuasa, salah satunya dengan pencabutan undang-undang larangan jilbab di institusi publik di Turki. Ini adalah satu bukti mendasar adanya setitik keberhasilan bisa diraih melalui sarana demokrasi, bahwa dalam sebuah negara demokratis, Islam bisa ditegakkan tatkala seluruh umat Islam mau bersatu dan merepresentasikan dirinya dalam satu kekuatan politik yang amanah dalam memikul kepercayaan umat Islam itu.

Yang menarik adalah bahwa Erdogan dan Abdullah Gul pernah dituduh sebagai agen zionis oleh Amir III HT Atha Abu Rasythah. Tentang hal ini nggak usah kaget karena manhaj HT memang seperti itu. Yang lebih mengejutkan, beberapa kalangan dari Ikhwanul Muslimin pun sempat menyangka bahwa Erdogan dkk  sudah meninggalkan cara-cara Islami, tatkala mereka mendirikan AKP yang merupakan pecahan partai Refah, namun berseberangan sikap dengan Erbakan. Wallahu a'lamu bishshawab, semoga kita bisa mengambil ibrah dari segala peristiwa.