High trust society

Beberapa waktu yang lalu, saat mampir makan dengan seorang kenalan baru saat jalan-jalan di Akihabara, dia bilang bahwa pencopet bisa kaya dengan mudah di Jepang. Dia bilang, orang-orang Jepang sangat sembarangan dalam menyimpan dompet, hp, ipod, dan barang-barang berharga lainnya. Sebuah kebiasaan yang mencerminkan situasi keamanan di lingkungan sekitarnya. Tak jarang saya mendengar cerita orang-orang Jepang atau orang-orang yang terbiasa tinggal di Jepang mengalami kecurian atau kecopetan saat mereka bepergian ke luar Jepang. Tak lain karena di Jepang sudah berkembang kepercayaan yang tinggi kepada masyarakat akan kejujuran dan kesopanan mereka.

Jika anda ingin berbelanja ke supermarket, anda tidak diwajibkan untuk menitipkan tas, bawaan, atau jaket anda. Tidak ada kekhawatiran ada banyak pengutil di toko mereka. Demikian juga saat memasuki hotel, tidak ada pemeriksaan khusus atas anda atau barang bawaan anda. Tingkat kepercayaan dalam masyarakat sudah sedemikian tinggi.

Saya ingin membahas tingginya tingkat kepercayaan ini terkait prosedur keuangan di Indonesia yang sering kita alami. Ada 2 atau lebih alasan saya ingin membahasnya. Pertama, saya memang sedang sedikit bete karena dana beasiswa saya yang belum juga turun meski sudah lewat dua setengah bulan. Karena prosedur, katanya. Kedua, karena kemarin saya membaca jumlah anggaran APBN yang menguap di Indonesia setiap tahunnya diperkirakan lebih dari 70 trilyun! Menyamai jumlah stimulus fiskal yang akan digelontorkan pemerintah menghadapi krisis ekonomi tahun 2009. Luar biasa...

Masyarakat kita tidak dapat dipercaya. Kira-kira itulah yang menjiwai diberlakukannya berbagai prosedur keuangan yang kadang terasa mengada-ada, dan dilaksanakan dengan tidak pas. Bagi orang-orang jujur, pemberlakuan berbagai prosedur tersebut adalah sebuah upaya transparansi dan akuntabilitas dalam hal keuangan. Celakanya, di sisi lain bagi orang-orang yang tidak jujur, panjangnya birokrasi dan prosedur itu berarti semakin banyaknya orang atau pihak yang bisa kecipratan dan ikut merasakan komisi dari sebuah prosedur. Alih-alih ingin meningkatkan efisiensi penggunaan keuangan, tapi jumlah anggaran yang menguap tidak juga berkurang, karena semakin jauhnya jarak tempuh suatu anggaran hingga dapat cair dan digunakan sehingga potensi kebocoran semakin bertambah. Setahun lebih masa saya di Indonesia, saya ikut mengurus kegiatan pengadaan barang dari sebuah proyek penelitian yang saya ikuti. Jumlahnya tidak besar, hanya beberapa ratus juta saja. Tapi saya bisa banyak belajar dan banyak tahu berbagai trik untuk mengakali ribetnya prosedur, termasuk mengetahui berbagai cara dan peluang untuk menggunakan anggaran untuk kepentingan pribadi. Menghilangkan anggaran sampai 10 atau 20 persen bukan sesuatu hal yang sulit.

Itu baru kerugian dari sisi penggunaan anggaran. Kita belum menghitung potensi kerugian yang timbul akibat panjang dan berbelitnya prosedur birokrasi, yang berakibat telatnya pencairan anggaran. Sebagai contoh, bukan hal yang aneh ketika pada saat monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian yang dilakukan mendekati akhir tahun anggaran, ada peneliti yang tidak dapat melaporkan penelitiannya sama sekali. Alasannya klasik dan nampaknya hampir dapat dimaklumi, "Bagaimana melakukan penelitian, anggarannya baru turun bulan Mei, barangnya saja baru sebagian yang kami terima. Memangnya penelitian bisa selesai dalam satu minggu?" Jadi jangan terlalu kaget jika kegiatan penelitian di Indonesia seperti tidak ada hasilnya...